Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun untuk mengatasi masalah rumah dan tempat tinggak bagi rakyat kecil. Namun upaya itu dinilai sulit lantaran anggarannya terbatas. Program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini juga memicu tanda tanya dari sebagian anggota DPR, yang tak yakin program itu bisa terlaksana dengan baik. Anggota Komisi Bidang Infrastruktur DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hamka Baco Kady menilai program itu terlalu ambisius. Sebab dalam lima tahun terakhir, negara hanya mampu membangun sekitar 2 ribu unit rumah dengan anggaran hampir 120 triliun rupiah. "Sekadar Bapak tahu, semenjak 2019 sampai 2024 itu hanya mampu dicapai pembangunan rumah 2.177 dengan anggaran yang disiapkan atau yang sudah habis itu 119,9 triliun," kata Hamka di DPR, Selasa, (29/10/2024). Hamka lantas meminta pemerintah memperjelas konsep pembangunan 3 juta rumah per tahun. Dia juga mendorong pemerintah menggandeng DPR untuk merumuskan konsep penganggaran dan penyediaan lahan. Pembangunan 3 juta rumah per tahun merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Pada 1 November lalu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memulai peletakan batu pertama rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Rumah tapak yang dibangun berukuran 36/60 sebanyak 250 unit itu digarap di tanah seluas 2,5 hektare. Maruarar mengatakan program itu digagas untuk mengatasi permasalahan rumah dan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.