Dikatakan Bambang Haryo, sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945, campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga BBM, semestinya menjadi kewenangan yang mengutamakan asas perlindungan kepada masyarakat, bukan malah menyengsarakan rakyat. "Harusnya, Pemerintah dapat bercermin pada...

Rencana Pemerintah menaikkan tarif listrik pada 2022 di hampir semua golongan, dikritisi anggota Dewan Pakar Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono. Menurutnya, kenaikkan tarif listrik sangat tidak masuk akal dan membebani masyarakat. Dikatakan Anggota DPR-RI periode 2014-2019, kenaikan...