Naik Transportasi Publik Dipersulit, BHS Minta Pemerintah Akhiri Kebijakan PPKM
Listen now
Description
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4 yang masih terus dilanjutkan Pemerintah, serta banyaknya syarat dalam menggunakan transportasi publik, menuai kritik Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono. Menurut Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, kebijakan PPKM semakin memperparah kondisi ditengah masyarakat, lantaran bukannya grafik penularan covid-19 menurun justru malah naik. Saat kebijakan PPKM darurat dilakukan selama kurang lebih 3 minggu, penularan covid-19 naik 1-2 kali dan jumlah kematiannya naik hampir 2 sampai dengan 3 kalinya dan saat PPKM itu di longgarkan, level 4 dan turun hingga ke level 2 jumlah kasus baru menurun. "Ini bukti bahwa beban masyarakat berkurang, sehingga imunitasnya bertambah. Ini yang saya lihat yang terjadi di seluruh Indonesia seperti itu baik di Surabaya atau di Sidoarjo, dari sini Pemerintah perlu mengkaji ulang, kepada masyarakat yang menggunakan transportasi, karena masyarakat yang menggunakan transportasi terutama jarak jauh, baik itu pesawat maupun kapal ataupun kereta api, ini adalah kegiatan yang sesaat bagi masyarakat itu sendiri"Ucap BHS, sapaan akrabnya, Kamis (9/9)
More Episodes
Dikatakan Bambang Haryo, sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945, campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga BBM, semestinya menjadi kewenangan yang mengutamakan asas perlindungan kepada masyarakat, bukan malah menyengsarakan rakyat. "Harusnya, Pemerintah dapat bercermin pada...
Published 04/02/22
Published 04/02/22
Rencana Pemerintah menaikkan tarif listrik pada 2022 di hampir semua golongan, dikritisi anggota Dewan Pakar Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono. Menurutnya, kenaikkan tarif listrik sangat tidak masuk akal dan membebani masyarakat. Dikatakan Anggota DPR-RI periode 2014-2019, kenaikan...
Published 12/23/21