Saat berbicara demokrasi dan Yogyakarta, banyak dari masyarakat Indonesia sepertinya masih belum memahami seutuhnya keistimewaan provinsi tersebut. Bahkan terkadang, ketidaktahuan itu menjadi masalah ketika dipakai sebagai isu untuk kepentingan dan manuver politik tertentu. Baru-baru ini ramai soal kasus politisi Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando yang menyinggung soal keistimewaan Yogyakarta itu. Aspirasi mengenai keistimewaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat telah menjadi poin penting sejak Perjanjian Giyanti tahun 1755. Ini tonggak penting, yang kemudian juga makin diperkuat ketika Indonesia merdeka di tahun 1945. Di sinilah, pemahaman mengenai dinamika politik Yogyakarta tampak sangat penting. Lalu, seperti apa sebenarnya sejarah demokrasi, politik, dan keistimewaan Yogyakarta?