Perbincangan soal pemilu gak ada habisnya. Saat ini yang lagi ramai dibicarakan publik adalah proses rekapitulasi suara. Kenapa? Karena tidak sedikit yang agak laen, seperti penggelembungan suara yang dipertanyakan, sampai fenomena pergeseran suara caleg terpilih. Podcast Di Atas Meja episode kali ini ngobrolin kasak kusuk seputar Pemilhan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang agak laen. Disinggung juga gimana situasi demokrasi dan pemberantasan korupsi (korupsi politik) di Indonesia. Berbagai...

Bulan Ramadan tiba, harga beras terpantau masih tinggi. Meski sempat dikatakan menurun, tapi penurunan tersebut tidak begitu signifikan. Sejak akhir tahun 2023 lalu, harga beras di pasaran terpantau terus meningkat. Puncak mahalnya harga beras ini terjadi pada Februari 2024 kemarin, bahkan ini disebut-sebut sebagai kenaikan harga tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Di sisi lain, di tengah harga yang meningkat, pemerintah sebelumnya juga membagikan bantuan sosial (bansos) beras yang...

Bulan Ramadan tiba, harga beras terpantau masih tinggi. Meski sempat dikatakan menurun, tapi penurunan tersebut tidak begitu signifikan. Sejak akhir tahun 2023 lalu, harga beras di pasaran terpantau terus meningkat. Puncak mahalnya harga beras ini terjadi pada Februari 2024 kemarin, bahkan ini disebut-sebut sebagai kenaikan harga tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Di sisi lain, di tengah harga yang meningkat, pemerintah sebelumnya juga membagikan bantuan sosial (bansos) beras yang...

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Banten kerap menimbulkan masalah. Mulai dari praktik titip menitip siswa hingga pungutan liar masih kerap terjadi. Meski demikian, hal seperti ini nampaknya tidak hanya terjadi di Banten. Fenomena koruptif seperti titip menitip siswa, pungutan liar hingga korupsi juga menghantui pendidikan kita hari ini di wilayah-wilayah lain. Bagaimana temuan Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Banten dan Banten Bersih terkait proses penerimaan peserta didik baru? Apa...

Sedih untuk mengatakan, tapi ini fakta di lapangan. Di tengah momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun, harus kita bilang kalau koruptor masih saja mendapatkan banyak ‘keistimewaan’. Seriusan? Ya, coba aja lihat berapa rata-rata hukuman bagi pelaku korupsi di tahun 2022 lalu, jawabannya cuma 3 tahun 4 bulan. Padahal, kerugian yang ditimbulkan puluhan triliun (Rp 42 triliun). Belum lagi banyak koruptor juga mendapatkan remisi hingga kemudahan jadi caleg bagi yang mau...

AJI Kota Samarinda bersama ICW melakukan pemantauan tren penindakan korupsi. Hasilnya, sepanjang tahun 2022, penindakan korupsi di Provinsi kalimantan Timur masih jauh dari kata baik, atau hanya sekitar 40% dari total target penindakan. Aparat Penegak Hukum di sana juga tidak begitu terbuka dalam mempublikasikan kasus yang mereka tindak, ini menyulitkan publik untuk melihat proses penegakan hukum di sana. Dalam pemetaan itu, ada banyak hal yang dipetakan, salah satunya sektor korupsi. Hal...

Di awal tahun 2023, Transparency International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Hasilnya, IPK Indonesia turun drastis dari angka 38 menuju 34. Angka terendah sejak 1995. Penurunan IPK dapat dikatakan konsisten sejak revisi UU KPK pada 2019 lalu, meski sempat naik 1 angka di 2021, tapi tidak signifikan. Kalau Presiden Joko Widodo tidak memiliki strategi khusus dan memprioritaskan upaya pemberantasan korupsi, maka tidak akan ada perbaikan pemberantasan...

Korporasi kerap bebas hukum saat berada dalam pusaran korupsi. Padahal, korporasi sebagai lembaga juga diuntungkan dalam praktik kotor ini Indonesia memiliki peraturan yang bisa menghukum korporasi, hanya saja, penegak hukum lebih sering mengabaikan penjeratan korporasi Simak obrolan lengkap ICW dengan Lakso Anindito di Podcast Di atas Meja by ICW

Pemerintah merumuskan berbagai kebijakan baru di sektor energi. Namun sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut tampak dibuat untuk kepentingan para pengusaha, bukan rakyat. Sebagai contoh, Undang-Undang Minerba yang disahkan tahun 2020 memuat beberapa pasal yang sangat menguntungkan pengusaha, seperti penghapusan royalti dan kemudahan untuk memperpanjang izin. Tidak ada pengetatan hukuman bagi korporasi saat melakukan pelanggaran. Hal ini membuat potensi kerusakan dan dampak buruk yang...

Kerusakan lingkungan kerap luput dalam perhitungan kerugian akibat suatu kejahatan, termasuk korupsi. Hal ini kerap terjadi karena perspektif lingkungan tidak dipakai oleh penegak hukum

Pandemi Covid-19 membutuhkan penanganan cepat. Namun, bukan hanya cepat, tapi juga harus tepat. Hasil penelitian dan pemantauan mitra ICW di Yogyakarta menunjukan adanya pengadaan alat kesehatan yang tidak sesuai ketentuan. Beberapa di antaranya bahkan tidak menyertakan harga wajar sehingga dibeli dengan harga lebih mahal dari harga pasar. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara. Di sisi lain, penanganan Covid-19 di Yogyakarta tidak baik, banyak korban jiwa, tapi anggaran kesehatannya...

Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi dengan tingkat korupsi yang tinggi. Bahkan hampir setiap tahun kepala daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara terjaring operasi tangkap tangan aparat penegak hukum terkait korupsi. Mulai dari korupsi pengadaan hingga pembangunan infrastruktur. Adapun kerugian keuangan negara akibat korupsi di provinsi ini mencapai ratusan miliar setiap tahunnya. Simak obrolan ICW dengan Koordinator SaHDAR, Ibrahim Puteh terkait "Hasil Pemantauan Tren Penindakan...

Pemberantasan korupsi di Indonesia, jalan di tempat! Tepatnya lagi di tempat yang buruk Hasil pemantauan tren vonis korupsi 2021 yang dilakukan ICW menunjukan bahwa hukuman bagi koruptor masih sangat rendah. Hal ini sebetulnya bukan terjadi di tahun ini saja, tapi beberapa tahun ke belakang. Berbagai upaya advokasi, pemberian rekomendasi bahkan tuntutan publik melalui aksi, sudah dilakukan. Namun hasilnya, sama saja, tak berpindah meski satu hasta. Simak obrolan bersama Peneliti Hukum ICW,...

Masyarakat Transparansi Aceh menjelaskan bahwa anggaran yang didapat aparat penegak hukum Aceh cukup besar. Namun, besaran anggaran tersebut tidak sejalan dengan penindakan kasus korupsi di sana. APH cenderung menindak kejahatan kriminal selain korupsi. Tidak hanya enggan menindak, beberapa kasus korupsi juga berhenti di tegah proses penindakan. Simak obrolan ICW dan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian dalam podcast berikut. Di dalamnya turut membahas potret korupsi dan...

Pemerintah melalui Kementerian Agama menggelontorkan Rp 2,59 T untuk program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren. Dana tersebut ditujukan untuk membantu operasional Pondok Pesantren. Namun pada praktiknya, dana tersebut banyak dipotong oleh “oknum” dan merugikan ponpes.  Di sisi lain, proses administrasi dalam rangka penyaluran BOP Pesantren juga minim verifikasi. Hasilnya, banyak pesantren yang tidak berhak tapi tetap menerima bantuan, sedangkan yang berhak tidak mendapatkannya....

Pendidikan adalah hak dasar bagi seluruh masyarakat, dan kewajiban negara untuk memenuhinya Namun sayangnya, hingga lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, kualitas pendidikan Indonesia masih jauh dari kata baik. Disparitas juga masih sangat jelas terlihat, masih banyak sekolah yang tidak punya guru, tidak punya meja kursi, bahkan tidak punya ruangan. Salah satu akar masalahnya adalah korupsi di sektor pendidikan. Hal ini harus segera diberhentikan dan diperbaiki. Salah satunya melalui...

Di akhir Januari 2022, KPK mengeluarkan Peraturan Komisi (Perkom) No. 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Perkom tersebut, ada pasal menarik yang mengatur soal siapa saja yang bisa dan tidak bisa menjadi pegawai KPK. Pasal tersebut melarang setiap orang yang pernah diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat untuk menjadi pegawai KPK. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa pasal tersebut ditujukan kepada 57 pegawai yang tidak lolos TWK, sebab mereka...

Di akhir Januari 2022, KPK mengeluarkan Peraturan Komisi (Perkom) No. 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Perkom tersebut, ada pasal menarik yang mengatur soal siapa saja yang bisa dan tidak bisa menjadi pegawai KPK. Pasal tersebut melarang setiap orang yang pernah diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat untuk menjadi pegawai KPK. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa pasal tersebut ditujukan kepada 57 pegawai yang tidak lolos TWK, sebab mereka...

Dalam skema ketenagalistrikan, kita mengenal kebijakan Take or Pay. Kebijakan ini dijalankan oleh PLN untuk proses pembelian dan produksi listrik, khususnya dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kebijakan ini sudah lahir sejak lama, sekitar 20 tahun lalu dan dianggap dapat menjadi solusi bagi krisis listrik di Indonesia. Namun, setelah 20 tahun lebih, setelah Indonesia lepas dari krisis listrik dan ekonomi, kebijakan ini justru kerap menjadi biang kerugian PLN. Kalau merugikan, kenapa...

Pemerintah membangun mega proyek PLTU 35.000 Megawatt dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Namun, faktanya cadangan listrik kita saat ini berlebih, padahal PLTU 35.000 Megawatt belum rampung dan beroperasi semuanya. Lalu bagaimana jika nantinya semua PLTU rampung? Tidakkah cadangan listrik yang ada justru tidak terpakai? Alih-alih memenuhi kebutuhan listrik, pembangunan PLTU justru membuat Indonesia memperpanjang penggunaan batu bara dan energi kotor yang semakin...

Hasil penelusuran Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Nusa Tenggara Timur menemukan kejanggalan pada proyek pengadaan seragam sekolah di Kota Kupang. Pasalnya program pemerintah daerah tersebut tetap dilakukan, di tengah pandemi Covid-19 yang melanda berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Kupang.   Selain tidak sesuai kebutuhan, selama pandemi proses belajar saat itu dilaksanakan secara daring. Sehingga pengadaan tersebut dinilai tidak tepat, karena sebagian besar pelajar di Kota Kupang...

Dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk operasional membantu proses belajar mengajar, nyatanya kerap menjadi lahan basah untuk dikorupsi. Kali ini giliran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Madrasah di Provinsi Banten. Mulai dari kutipan, potongan hingga konflik kepentingan terjadi dalam penyaluran bantuan. Sejumlah fakta dalam sengkarut BOP Madrasah yang diungkap dalam liputan kolaborasi jurnalis yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Banten. Bagaimana Tim KJI Banten...

Di penghujung Oktober 2021, Mahkamah Agung memutuskan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Pencabutan PP 99 Tahun 2012 berdampak pada perubahan syarat remisi bagi warga binaan untuk tindak pidana khusus (narkotika, terorisme dan korupsi) menjadi lebih mudah. Tidak ada lagi syarat menjadi justice collaborator atau melunasi denda.  Putusan ini tentu membuat kondisi pemberantasan korupsi semakin suram....